Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bagi PNS, CPNS DAN PPPK Kota Semarang Tahun 2022

 Selamat Siang,

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bagi PNS, CPNS DAN PPPK Kota Semarang Tahun 2022


BESARAN TPP

A. SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, DINAS, BADAN, SATPOL PP DAN KECAMATAN
NOPEJABAT / PEGAWAIBESARNYA TPP PER BULAN
1Sekretaris DaerahRp 32.000.000
2AsistenRp 25.000.000
3Eselon II bRp 22.000.000
4Staf AhliRp 20.000.000
5Eselon III aRp 14.500.000
6Eselon III bRp 13.500.000
7Eselon IV aRp 9.000.000
8Eselon IV bRp 7.000.000
9Fungsional/Pelaksana Golongan IVRp 6.500.000
10Fungsional/Pelaksana Golongan IIIRp 6.000.000
11Fungsional/Pelaksana Golongan IIRp 4.500.000
12Fungsional/Pelaksana Golongan IRp 4.000.000
13Pengawas SekolahRp 2.800.000
14Kepala SekolahRp 2.800.000
15KorminRp 6.500.000
16Guru Bersertifikasi Golongan IVRp 2.250.000
17Guru Bersertifikasi Golongan IIIRp 2.000.000
18Guru Bersertifikasi Golongan IIRp 1.750.000
19Guru Non Bersertifikasi Golongan IVRp 2.700.000
20Guru Non Bersertifikasi Golongan IIIRp 2.450.000
21Guru Bersertifikasi Golongan IIRp 2.000.000


B. INSPEKTORAT
NOPEJABAT / PEGAWAIBESARNYA TPP PER BULAN
1Eselon II bRp 30.000.000
2Eselon III a (Sekretaris)Rp 16.500.000
3Eselon III a (Inspektur Pembantu Wilayah)Rp 16.250.000
4Eselon IV aRp 10.000.000
5JF (Pengawas Pemerintahan/Auditor Madya)Rp 10.500.000
6JF (Pengawas Pemerintahan/Auditor Muda)Rp 7.750.000
7JF (Pengawas Pemerintahan/Auditor Pertama)Rp 7.000.000
8Fungsional/Pelaksanan Golongan IVRp 6.900.000
9Fungsional/Pelaksana Golongan IIIRp 6.750.000
10Fungsional/Pelaksana Golongan IIRp 5.000.000
11Fungsional/Pelaksana Golongan IRp 4.250.000


C. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
NOPEJABAT / PEGAWAIBESARNYA TPP PER BULAN
1Eselon II bRp 15.000.000
2Eselon III aRp 9.750.000
3Eselon III bRp 9.000.000
4Eselon IV aRp 6.200.000
5Fungsional/Pelaksana Golongan IVRp 4.500.000
6Fungsional/Pelaksana Golongan IIIRp 4.000.000
7Fungsional/Pelaksana Golongan IIRp 3.000.000
8Fungsional/Pelaksana Golongan IRp 2.500.000


D. JABATAN FUNGSIONAL UKPBJ
NOPEJABAT / PEGAWAIBESARNYA TPP PER BULAN
1JF Pengelola Pengadaan Barang/JasaRp 8.500.000


E. PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
NOPEJABAT / PEGAWAIBESARNYA TPP PER BULAN
1PPPKRp 2.000.000



KRITERIA PEMBERIAN TPP

a. TPP berdasarkan prestasi kerja
b. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainya; dan
c. TPP berdasarkan kondisi kerja



KEWAJIBAN PEGAWAI ASN

1. Menyusun Skp Dan Realisasi Tahunan Serta Bulanan Pada Aplikasi E-Kin
2. Mengunggah Penilaian Atas Kinerja Tahunan Dan Skp Tahunan  Pada Aplikasi E-Sisdm
3. Mengisi Aktifitas Kerja Harian



PENERIMAAN TPP

NONILAI SKPPENERIMAAN TPP
1≥ 90>100%
280 s.d < 9085%
370 s.d < 8070%
460 s.d < 7055%
550 s.d < 6040%
640 s.d < 5025%
7< 400%



ASN YANG TIDAK BERHAK MENERIMA TPP

NOURAIAN
1PNS yang berstatus masa persiapan pensiun/bebas tugas;
2PNS yang berstatus penerima uang tunggu;
3PNS yang diangkat menjadi komisioner atau anggota Lembaga Non Struktural/Pejabat Negara/Kepala Desa;
4pegawai ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib;
5pegawai ASN yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai ASN;
6PNS yang cuti di luar tanggungan negara;
7pegawai ASN yang cuti bersalin anak ketiga atau seterusnya;
8PNS yang cuti besar lebih dari 15 (lima belas) hari;
9PNS yang cuti sakit lebih dari 1,5 (satu setengah) tahun;
10pegawai ASN yang tingkat capaian penilaian SKP bulanan dibawah 40% (empat puluh persen);
11pegawai ASN yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 3 (tiga) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan;
12pegawai ASN yang tidak membuat/mengumpulkan SKP tahunan dan bulanan pada bulan berjalan dan akan mendapatkan TPP apabila telah mengumpulkan pada bulan tersebut;
13pejabat penilai yang tidak melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap bawahan/pegawai ASN yang menjadi tanggung jawabnya; dan
14pegawai ASN yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan presensi dengan alat finger print, QR Code maupun secara manual tidak diberikan selama 1 (satu) bulan.



TPP TIDAK DIBERIKAN

A. 3 bulan kepada CPNS yang sedang dijatuhi hudis tingkat ringan

B. 1 bulan kepada ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan

C. 2 bulan kepada ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang

D. 4 bulan kepada ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat

Contoh :

Seorang PNS menerima hukuman disiplin tingkat berat pada tanggal 17 Januari 2022 berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang menghukum pada tanggal 10 Januari 2022,

karena tidak mengajukan keberatan,

hukuman disiplin yang bersangkutan mulai berlaku tanggal 1 Februari 2021, maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan TPP bulan Maret sampai dengan Juni 2022.
Penghentian TPP terhitung pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan Hukuman Disiplin



PEMOTONGAN TPP

NOURAIANPOTONGAN
1tidak melaksanakan presensi masuk kerja atau presensi pulang kerja tetapi diberikan surat keterangan dari Kepala Perangkat daerah atau pejabat lain yang ditunjuk0,5%
2

tidak melaksanakan presensi masuk kerja atau presensi pulang kerja tanpa surat keterangan dari Kepala Perangkat daerah atau pejabat lain yang ditunjuk

1%
3

yang belum melengkapi data pribadi melalui e-sisdm setelah melebihi batas waktu yang diberikan oleh BKPP Kota Semarang

1%
4

pegawai ASN yang tidak hadir mengikuti apel atau upacara atau meninggalkan kantor saat jam kerja tanpa keterangan yang sah

1%
5pegawai ASN yang menerima surat tindak lanjut penegakan disiplin1%
62,5% (dua koma lima persen) per hari kerja bagi pegawai ASN yang cuti alasan penting atau cuti besar kurang dari 15 (lima belas) hari pada bulan berkenaan2,5%
7tidak melaksanakan presensi masuk kerja atau presensi pulang kerja lebih dari 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan2,5%
8terlambat masuk kerja atau pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja, yang dihitung secara kumulatif selama 30 (tiga puluh) menit dan berlaku kelipatannya2,5%
9tidak melaksanakan presensi masuk kerja & pulang kerja tetapi diberikan SUKET dari Kepala OPD/pejabat lain yg ditunjuk dg melampirkan rincian aktivitas harian yang dilaksanakan pada hari tersebut3%
10Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat tidak mengikuti rapat kedinasan yang dipimpin oleh Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah tanpa keterangan yang sah5%
11pejabat administrator dan pengawas selaku pejabat penilai yang melakukan penilaian skp bulanan bawahan tidak sesuai ketentuan5%
12pegawai ASN yang belum melunasi terhadap tuntutan ganti rugi setelah jangka waktu terlampaui sampai dengan kewajiban dinyatakan selesai5%
13PD yang tidak memasukkan rencana umum pengadaan (RUP) pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada akhir Januari sampai Perangkat Daerah yang bersangkutan memasukkan rencana umum pengadaan (RUP)5%
14Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang yang tidak menyampaikan laporan tahunan Barang Milik Daerah paling lambat bulan Februari tahun berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud;5%
15pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan tanpa keterangan per hari kerja7,5%
16penyelenggara negara (wajib lapor LHKPN) yang belum menyampaikan LHKPN setelah melebihi batas waktu penyampaian, sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan LHKPN dimaksud10%
17Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang yang tidak menyampaikan laporan tahunan Barang Milik Daerah paling lambat bulan Februari tahun berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud10%
18bagi Pembantu Pengelola Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang tidak menyampaikan laporan tahunan Barang Milik Daerah paling lambat bulan Februari tahun berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud10%
19selama 3 (tiga) bulan bagi pegawai ASN yang tidak melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi sejak adanya laporan dari inspektorat10%
20penyelenggara negara (wajib lapor LHKPN) yang belum menyampaikan LHKPN setelah melebihi batas waktu penyampaian, sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan LHKPN dimaksud10%
21bagi pegawai ASN yang melaksanakan Tugas Belajar/Ijin Belajar dikarenakan turun status dari Tugas Belajar sampai dinyatakan lulus50%
21pegawai ASN cuti sakit lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berkenaan50%
21pegawai ASN yang melakukan pelanggaran kode etik.50%



DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN TPP

  1. cuti sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 10 (sepuluh) hari kerja (akumulasi) dengan ketentuan capaian nilai SKP tidak kurang dari 50% (lima puluh persen) pada bulan berkenaan;
  2. cuti sakit karena kecelakaan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. cuti tahunan;
  4. cuti bersalin untuk persalinan anak pertama dan kedua;
  5. mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat);
  6. melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan; dan
  7. menjalani karantina/isolasi/Work From Home terkait pandemi COVID-19 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



TUGAS BELAJAR PENERIMA TPP

WAJIB MENYUSUN, MENGUMPULKAN, DAN MENGUPLOAD
  1. Penilaian Kinerja (Prestasi Akademik dan Perilaku Kerja) tahun sebelumnya
  2. Penilaian Kinerja (Prestasi Akademik dan Perilaku Kerja) Tahun berjalan
  3. Laporan Kemajuan Pendidikan (Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kaprodi menyatakan jumlah SKS atau Stase (Dokter dan Perawat) yang sudah ditempuh dan rincian SKS atau Stase yang belum ditempuh setiap semester)
  4. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Belajar pada akhir melaksanakan penugasan (Surat Pengembalian Tugas Belajar kepada Pemerintah Kota Semarang yang dikeluarkan oleh Kementerian atau Akademik)


Loading...



Posting Komentar untuk "Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bagi PNS, CPNS DAN PPPK Kota Semarang Tahun 2022"