Lampiran SPJ BOS 2023 [Terbaru]

1. Honorarium Penyusun Laporan Keuangan BOS

NO	URAIAN
1	Daftar Penerimaan Honorarium
2	SK Walikota tentang Penetapan bendahara Bos
3	Bukti Setor Pajak (SSP) PPh Ps. 21 Tarif Pajak :
	- Gol IV = 15%
	- Gol III = 5%
	- Gol I & II = tdk kena pajak
	- Non PNS = 5% bagi yg berNPWP, 6% bagi yg tdk berNPWP
4	Bukti Potong (dibuat Perorang/Penerima Honor

2. Honorarium Pengajar Ekstrakurikuler

NO	URAIAN
1	SK Penetapan Kepala Sekolah
2	Jadwal
3	Daftar Penerimaan Honorarium
	Non PNS = 50 % x pendapatan bruto x 5 % bagi yg berNPWP
	6% bagi yg tdk berNPWP
	Jurnal kegiatan
4	Daftar Hadir sesuai dengan jml kegiatan yg ada
	Daftar hadir pengajar & siswa
5	Bukti Setor Pajak (SSP) PPh Ps. 21
6	Bukti Potong (dibuat Perorang/Penerima Honor)

3. Honorarium Tukang

NO	URAIAN
1	Daftar Penerimaan Honorarium
2	Daftar Hadir per hari
3	Dokumentasi
	- (sebelum dan sesudah pemeliharaan yg menunjukkan prosentase pekerjaan)
	Catatan :
	- Untuk pekerjaan yg bersifat Swakelola
	- Satuan Honor per hari sesuai harga Pasar setempat/SSH Untuk konstruksi yang mengatur terkait honor tukang
	- Transfer pembayaran non tunai langsung ke rekening masing2 tukang

4. Perjalanan dinas dalam kota

NO	URAIAN
1	Daftar Penerimaan transport (apabila diberikan kepada peserta kegiatan, contoh : Pelatihan, Sosialisasi dsb)
2	Rincian SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas)
3	SPPD (yg sudah ditandatangani/stempel dari tempat yang dituju)
4	Surat Tugas
5	Daftar Hadir apabila diberikan kepada peserta kegiatan.
6	Apabila bukan kegiatan sosialisasi, surat dasar pelaksanaan tugas dilampirkan dalam SPJ (Undangan)
7	Laporan hasil perjalanan dinas dalam kota
8	Dokumentasi kegiatan

5. Belanja Pengadaan Barang

NO	URAIAN
	Bukti transaksi : utamakan belanja di SIPLAH
1	Kuitansi & Nota Lengkap dengan paraf dan Stempel basah dari toko
	- Kuitansi bermaterai Rp. 10.000 utk pembelian di atas Rp.5.000.000
	- Tanggal Nota = tanggal penerimaan Barang
2	Surat Pesanan ( nilai 10 – 50 juta) JIKA NON SIPLAH
3	Berita Acara Serah Terima (di dalamnya harus menyebutkan nilai pekerjaan)
	- Tgl sesuai tanggal Nota
4	Bukti Pajak Terdiri dari : Faktur Pajak, Billing PPN
5	Untuk Pembelian diatas Rp. 2.000.000 dikenakan PPN = 10% dari DPP
	- PPH. Ps. 22 disetor pada hari/tanggal saat transaksi pembayaran
	- BOS Bebas PPh 22
	- Jika penyedia NON PKP maka Bebas PPN Dengan melampirkan surat keterangan NON PKP
	- Per 1 April 2022 Pengenaan PPN 11 % dari DPP

6. Belanja Foto Copy

NO	URAIAN
1	Kuitansi & Nota Lengkap dengan paraf dan Stempel basah dari toko.
	- Transaksi diatas Rp.5.000.000, kuitansi bermaterai Rp.10.000,
2	Bukti Pajak Terdiri dari : Faktur Pajak, Billing PPN (untuk transaksi lebih dari Rp. 2.000.000 pada 1 toko) dan PPh. Ps. 22
3	BOS BEBAS PPH 22

7. Pembelian  Makanan dan Minuman (Catering)

NO	URAIAN
1	Kuitansi & Nota Lengkap dengan paraf dan Stempel basah dari Catering/Warung Makan
	- Pembelian diatas Rp. 5.000.000, kuitansi bermaterai Rp.10.000,
2	Undangan
3	Notulen yang berisi antara lain :
	- Tanggal/Hari pelaksanaan
	- Jam mulai pelaksanaan
	- Peserta
	- Hasil Kegiatan, termasuk waktu selesainya kegiatan
4	Daftar Hadir Peserta
5	Dokumentasi kegiatan
6	Billing PPh Ps. 23. Tarif 2% jk penyedia jasa ber NPWP, dan 4 % jika penyedia jasa tidak ber NPWP. (untuk PPh Ps.23 berapapun dipungut PPh Ps. 23)
7	Bukti Potong dibuat a/n Pihak ke. 3 dan dilampirkan pada Billingnya.
8	Belanja Makan Minum melalui Cathering harus mengutamakan Katering yang memiliki NPWPD

8. Belanja Sewa/Service/Laundry

NO	URAIAN
1	Kuitansi Lengkap dengan paraf dan Stempel basah dari penyedia jasa
2	Bukti Pajak Billing PPh. Ps. 23 (Berapapun kena), tidak ada batas nominal.
	- Bukti Potong Pajak dibuat a/n Pihak ke. 3 dan dilampirkan pada Billing nya
	- (di atas Rp. 2,000,000, PPN = 11% dan PPh. Ps. 23 = 2% ber NPWP, 4% yg tdk ber NPWP)
	- Apabila transaksi lebih dari 2 juta dan Toko PKP, penghitungan pph 23 dari DPP, apabila  kurang dari 2 juta pengenaan langsung dari jumlah bruto

9. Belanja Sewa Gedung / Kantor

NO	URAIAN
1	Kuitansi & Nota Lengkap dengan paraf dan Stempel basah dari penyedia jasa
	- (untuk sewa tempat diluar Disdik)
2	Surat Pinjam Tempat
3	Dokumentasi kegiatan
4	Bukti Pajak Billing PPN 11 % (untuk transaksi diatas Rp. 2.000.000) dan PPh. Ps. 4 ayat 2 sebesar 10%
5	Bukti Potong Pajak dibuat a/n Pihak ke. 3 dan dilampirkan pada Billing nya
6	Kecuali Pemakaian Hotel tidak dikenakan PPN, karena merupakan obyek pajak daerah

10. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

NO	URAIAN
1	Kuitansi & Nota Lengkap dengan paraf dan Stempel basah dari penyedia jasa.
2	FC STNK kendaraan
3	Dokumentasi kegiatan
4	Bukti Pajak Billing PPN dan Faktur Pajak (untuk transaksi diatas Rp. 2.000.000)
5	Bukti Pajak Billing PPh. Ps. 23 (Berapapun kena), tidak ada batas nominal.
6	Bukti Potong Pajak dibuat a/n Pihak ke. 3 dan dilampirkan pada Billing nya